MAJALENGKA,-
Sebanyak 30 mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ((GMNI)
Majalengka menerobos masuk ke pelataran kantor Bupati Majalengka yang
berusaha meminta bertemu Bupati atau perwakilannya terkait penolakan
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Kamis (22/3).
Sebelum masuk ke
pelataran kantor Bupati mereka meminta agar petugas keamanan baik dari
pihak kepolisian, satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) maupun keamanan
dalam (Kamdal) yang menjaga agar segera membuka pintu namun permintaan
mahasiswa tidak digubris, akhirnya demonstran pun menerobos masuk.
Para mahasiswa baru
bisa dihadang puluhan petugas gabungan Satpol PP setelah hanya berjarak
sekitar 50 meter dari pendopo. Satu mahasiswa berhasil diamankan
petugas, melihat rekannya diamankan mahasiswa lainnya ikut berhamburan
membantu membebaskan.
"Kami panas-panasan
kesini bukan untuk anarkis tapi aksi damai dan bertemu bupati untuk
bersama-sama kami menolak kenaikan harga BBM,” kata koordinator aksi,
Andika.
Menurut Andika,
untuk bahan ervaluasi pihak keamanan kedepan agar tidak menutup pintu
gerbang setiap kali ada aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa maupun
lainya.
Unjuk rasa penolakan
kenaikan harga BBM di Kabupaten Majalengka digelar dua elemen mahasiswa
yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)Majalengka di dua tempat berbeda.
Saat puluhan
mahasiswa dari GMNI menggelar orasi di Gedung DPRD Majalengka dan
melakukan dialog dengan Ketua DPRD Majalengka, Surahman, massa puluhan
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar orasi di depan
Pendopo Majalengka, namun aksi PMII tidak ada satupun yang menanggapi.
Merasa tidak ada
yang menanggapi, akhirnya puluhan massa Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII) Majalengka melanjutkan aksinya ke gedung DPRD
Majalengka. Di DPRD mereka ditemui Wakil Ketua DPRD Majalengka dari PKB
M. Nasir dan Jack Zakaria Iskandar, kedua pimpinan dewan ini
menandatangani penolakan kenaikan harga BBM yang disodorkan mahasiswa.
Ketua PMII
Majalengka Nurul Husna mengatakan, fakta bahwa pemerintah tidak pro
rakyat saat ini adalah dengan banyaknya sumber daya alam yang dikuasi
investor asing, bahkan lebih para lagi dengan rencana kenaikan harga BBM
membuktikan pengkhianatan pemerintah terhadap rakyat.
“Untuk itu, kami
elemen mahasiswa mendesak agar pemerintah membatalkan kenaikan harga
BBM, jika tidak maka SBY-Boedino harus turun dari jabatannya karena
telah mengkhianati rakyat,” kata Nurul Husna.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar